Bagaimana Hukum Ibadah Haji Sunnah Untuk Pejabat Publik

Bagaimana Hukum Ibadah Haji Sunnah Untuk Pejabat Publik


Bagaimana Hukum Ibadah Haji Sunnah Untuk Pejabat Publik. Naik haji adalah dambaan setiap muslim di seluruh dunia utamanya di Indonesia, termasuk bagi mereka yang sudah beberapa kali menunaikannya mengingat kewajiban haji hanya 1 kali seumur hidup dan untuk haji berikutnya adalah sunnah.

Karena didorong oleh semangat yang tinggi sampai melaksanakan ibadah haji beberapa kali bahkan terkadang bisa mengalahkan tugas-tugas penting di daerah tempat tinggal / tugasnya karena kebetulan mereka menjadi pejabat publik yang harus melayani masyarakat banyak.

Pertanyaan

  1. Bagaimana hukum melaksanakan ibadah haji sunnah bagi pejabat publik, dimana dalam waktu yang bersamaan tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat daerah tempat mereka bertugas?
  2. Manakah yang lebih utama antara melaksanakan ibdah haji sunnah dengan meng-infaq-kan hartanya untuk kebutuhan fakir miskin seperti sarana ibadah atau sarana untuk kemaslahatan umum?

Jawaban

  1. Boleh apabila tugas pejabat tersebut bisa digantikan oleh orang lain.
  2. Lebih utama melaksanakan ibadah haji, apabila kebutuhan fakir miskin di sekitarnya tidak sampai pada batas darurat seperti mushalla / masjid rusak atau hampir roboh.

Ibaroh:

Buka/Tutup


Referensi:
I’anah al-Thalibin, juz 2 hal 282 dan 285
I’anah al-Thalibin, juz 3 hal 84-85 dan 87
Bughyah al-Mustarsyidin, hal 116

Bagikan ke:

You Might Also Like: