Hukum Ingkar Janji Bagi Pemimpin Pemerintahan

Hukum Ingkar Janji Bagi Pemimpin Pemerintahan


Pilkada / Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali dimasing-masing daerah, biasanya untuk tujuan mendulang suara rakyat, dalam masa kampanye para calon pemimpin pemerintahan seringkali mengumbar beragam janji yang menggiurkan. Setelah jabatan itu tercapai, karena berbagai sebab, belum tentu pemimpin pemerintahan itu mampu untuk menepati janji‐janjinya.

Sementara itu tidak ada mekanisme formal dari suatu institusi resmi yang mampu menagih janji ‐janji tersebut. Karena itu, acapkali rakyat pemilih merasa kecewa sehingga enggan menaatinya, padahal Islam mengajarkan agar pemimpin wajib ditaati.

Pertanyaan:
a). Bagaimana status janji yang disampaikan oleh pemimpin pemerintahan / pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, pada saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik?
b). Bagaimana hukum mengingkari janji ‐janji tersebut?
c). Bagaimana hukum tidak menaati pemimpin yang tidak menepati janji?

Jawaban :
a. Status janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pemerintahan/pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dalam istilah Fiqh, ada yang masuk dalam kategori al ‐wa’du (memberikan harapan baik) dan ada yang masuk dalam kategori al ‐‘ahdu (memberi komitmen).

Adapun hukumnya diperinci sebagai berikut:

  • Apabila janji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat, baik yang berkaitan dengan program maupun pengalokasian dana pemerintah, sedang ia menduga kuat bakal mampu merealisasikannya maka hukumnya mubah (boleh).
  • Sebaliknya, jika ia menduga kuat tidak akan mampu untuk merealisasikannya maka hukumnya haram (tidak boleh).


b. Apabila janji ‐janjinya tersebut sesuai dengan tugasnya dan tidak menyalahi prosedur maka wajib ditepati. Sedangkan mengingkarinya merupakan perbuatan tercela (dosa), hukumnya haram . Dan wajib mengingkari janjinya apabila janjinya itu berupa fasilitas sebagai imbalan untuk memilih atau fasilitas negara yang dijanjikan kepada orang yang tidak berhak.

c. Pemimpin yang tidak menepati jaji harus diingatkan, dan Menaati pemimpin adalah wajib, selama perintah dan larangannya bukan hal yang bertentangan dengan syariat meskipun ia tidak memenuhi janjinya. Apabila tindakannya tersebut demi kemaslahatan rakyat banyak ( mashlahah ‘ammah ) maka rakyat wajib taat lahir batin. Sebaliknya, apabila tindakannya tersebut tidak rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat banyak (mashlahah ‘ammah) maka rakyat wajib taat secara lahiriyah saja.


Referensi: LBM PCNU Klaten

Bagikan ke:

You Might Also Like: